Breaking News

Di Indonesia, Kewajiban Bangun Rumah Sertakan Swasta



Pemerintah melewati  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah berfokus meluangkan  hunian layak untuk  seluruh masyarakat Indonesia. Program satu juta lokasi  tinggal  pun diluncurkan supaya  seluruh masyarakat Indonesia.

Direktur Layanan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Saraswati mengatakan, dalam penyediaan kompleks  di Indonesia, kendala  berat yang masih me sti dihadapi oleh pemerintahialah  angka backlog. Berdasarkan keterangan dari  catatannya, angka backlog ketika  ini masih menyentuh angka 13,5 juta unit andai  dilihatdari segi  kepemilikan.

"Di samping  itu, adanya pertambahan keperluan  rumah yang diduga  rata-rata berkisar 800 ribu unit masing-masing  tahun  yang dampak  tingkat pertumbuhan warga  yang tinggi sebesar 1,31% per tahun," ujarnya saatdidatangi  di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Oleh sebab  itu, diperlukan  peran serta seluruh  pemangku kepentingan untuk menanggulangi  masalah backlog tersebut. Dari sisi pemerintah sendiri untuk meminimalisir  angka backlog sudah  dilakukan sekian banyak   cara laksana  salah satunya ialah  memberikan sekian banyak   fasilitas dan fasilitas  untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR.

Sebut saja KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang semakin digemari  oleh developer  maupun masyarakat umum. Selaintersebut  juga baru-baru ini dikeluarkan kemudahan  pembiayaan Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

"Kita pun  memberikan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) guna  Rumah Sederhana Tapak dan Rusunami, Penurunan Pajak Penghasilan Final (PPH) dari 5 % menjadi 1% untuk  pengembang yang membina  rumah bersubsidi, dan pemberian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) guna  Rumah Sederhana Tapak," jelasnya.

Tak hanya dari segi  pembiayaan, dari segi  penyediaannya juga  pemerintah melakukan sekian banyak   upaya supaya  kualitas lokasi  tinggal  yangdipunyai  masyarakat semakin baik. Dalam urusan  ini, pemerintahmengerjakan  registrasi dan pembinaan untuk  pengembang yang membangun.

"Agar pembangunan rumah untuk  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetap terjaga kualitasnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengerjakan  registrasi pengembang, dan bakal  dilanjutkan dengan proses akreditasi asosiasi dan sertifikasi pengembang, yang bakal  dibina oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi," ucapnya.

Belum lagi lanjut Saras, pemerintah pun  mengikut sertakan swadaya dalammembina  rumah MBR. Padahal menurutnya, di sejumlah  negara keharusan  membangun lokasi  tinggal  hanyalah dilaksanakan  oleh pemerintah, dan swasta tidak dapat  ikut serta.

"Namun di Indonesia, ada  keunikan, di mana developer  swasta malah  mempunyai  peran yang besar dalam pembangunan rumah untuk  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), urusan  ini terbukti dari jumlah developer  rumah subsidi yang tercatat  di Kementerian PUPR sampai  saat ini sudahmenjangkau  7.200 developer  dari 15 asosiasi pengembang," jelasnya.

Tidak ada komentar