Breaking News

PLN Dukung KPK Kawal Kendaraan Listrik



KPK menyurati Presiden Joko Widodo guna  segera mensahkan payung hukum kendaraan listrik dan insentif yang akan diserahkan  pemerintah. Mendengar kabar tersebut, Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga  menyambut baik dan mendukung tahapan  KPK ini.

"Ya kami support sekali. PLN bekerja tidak me sti pada mobilnya (melahirkan kendaraan listrik-Red) namun  pada infrastrukturnya. Artinyabila   dari kendaraannya telah  dikawal, pastinya  kami lebih nyaman dalam mempersiapkan infrastruktur," kata Ketua Tim Kendaraan Listrik PLN, Zainal Arifin, untuk  detikOto.

Zainal menambahkan, KPK yang benar-benar menjaga  para BUMN yang akanmenyokong  kendaraan listrik, menciptakan  PLN semakin pede mempersiapkan infrastruktur pengisian guna  kendaraan listrik.

"Konsennya menyiapkan infrastruktur. apa juga  mobilnya kami bakal  siapkan infrastrukturnya. Kalau dijaga  kita lebih siap lagi mempersiapkan infrastruktur," tambahnya.

Sementara itu, dalam surat yang diteken oleh Ketua KPK Agus Rahardjo itu  KPK memberikan sejumlah  rekomendasi:

1. Indonesia me sti memiliki  kendaraan bermotor listrik bermerek nasional sebagai wujud kemandirian bangsa dan tidak mengulang kegagalan sebelumnya dalam pengembangan industri di sektor otomotif. Upaya itu  idealnya diwujudkan melewati  sinergi antara Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Industri Nasional (Konsep Triple helix).

2. Untuk kebutuhan  tersebut, Peraturan Presiden mengenai  Percepatan Kendaraan Listrik Nasional butuh  segera disahkan, dengan terlebih dulu meyakinkan  adanya penyempurnaan skema isentif, baik fiskal dan nonfiskal, yang dapat  mendorong iklim yang kondusif untuk  tumbuhnya industri dan daya saing nasional, diantaranya:

a. Dukungan pendanaan riset, pengembangan dan inovasi yang memadai;
b. Penyesuaian skema pajak dan tarif bea masuk yang selaras dengankeperluan  dan langkah  industri cikal bakal  (Pioneer Industry) Nasional.
c. Penyederhanaan regulasi dan kepandaian  dalam rangka mewujudkan sinergi antar BUMN, khususnya  di sektor energi dan manufaktur sert Perguruan Tinggi dalam mewujudkan ekosistem kendaraan bermotor listrik nasional yang berdaya saing global.
d. Dukungan pemasaran produk melewati  pengadaan barang pemerintah (Goverment Procurement) melewati  skema e-catalogue.

3. Memperhatikan pertumbuhan  yang ada, disarankan supaya  seluruhkepandaian  kementerian dan lembaga berhubungan  dikoordinasikan dalam pola yang lebih strategis dan sinergis, serta menghindari adanya konflik kepentingan, baik dalam perumusan dan perencanaannya sehingga dapat  mendukung terwujudnya Kendaraan Bermotor Listrik Nasional yangmenggambarkan  kemandirian bangsa.

Tidak ada komentar